Gerakan Dibalik Pemilu Mesir

Pemilu Mesir sudah di ambang pintu, saatnya para oposan berlomba-lomba memperebutkan kursi di parlemen. Setiap partai politik bebas mencalonkan diri untuk duduk di bangku legislatif. Tak terkecuali bagi Ikhwanul Muslimin, partai besar yang sanggup saja meraup suara yang banyak. Tentu saja pemerintah tidak bisa tinggal diam terhadap Ikhwan. Karena geliat Ikhwan yang begitu gencar, terang saja membuat pemerintah cemas bercampur khawatir.

Mesir telah mengakselerasikan sebuah tindakan keras terhadap oposisi Ikhwanul Muslimin, di tengah ketidakpastian mengenai rencana suksesi oleh Presiden Husni Mubarak menjelang pemilihan umum tahun depan. Beberapa penangkapan terhadap anggota Ikhwanul Muslimin terus digencarkan. Sekitar 30 anggota Ikhwanul Muslimin ditahan di Kota suez beberapa minggu yang lalu. Dua hari kemudian, aparat keamanan menangkap tujuh pejabat tingkat menengah Ikhwanul Muslimin dalam sebuah pertemuan di Kairo. Pada bulan Juli dua blogger Ikhwanul Muslimin, Abdur Rahman Ayyash dan Magdy Saad, juga ditahan di bandara Kairo. Mereka menghabiskan lebih kurang seminggu dalam tahanan sebelum dibebaskan. Hari berikutnya, 53 orang ditahan tanpa tuduhan yang jelas dan banyak lagi penangkapan lainnya. Hal ini terus berlanjut menjelang pemilu 2010.
Kesibukan penahanan ini tampaknya tambah meluas jika dibandingkan dengan sebelumnya. Para aktifis Ikhwanul Muslimin dipandang sebagai oposisi yang moderat dan berpikir reformis yang akan merubah pemerintahan Mesir, apalagi Ikhwan dianggap illegal bagi pemerintah sejak 1954 dan tidak terdaftar sebagai partai politik. Lebih parahnya lagi Ikhwan diduga melakukan pencurian sejumlah uang untuk membiayai sebuah organisasi terlarang.
Pejabat Ikhwan dan beberapa analis berpendapat bahwa perlakuan keras ini bertujuan untuk menyingkirkan kelompok Ikhwanul Muslimin, karena dikhawatirkan Ikhwanul akan ikut campur dalam pemilu 2010 nanti. Pemerintah mencoba untuk membasmi Ikhwanul Muslimin sepenuhnya dari bangku politik. Penangkapan tidak hanya terjadi tahun ini, tapi juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, menjelang pemilu, bahkan ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi.
Presiden Husni Mubarak menginginkan anaknya Gamal Mubarak untuk menggantikannya sebagai presiden. Hal ini tentu ditentang oleh Ikhwan, karena jika pemerintahan jatuh ke tangan Gamal tentu saja tidak akan lepas dari kuasa dan pengawasan Husni Mubarak, dan Mesir tak kan mengalami perubahan. Karena Gamal Mubarak adalah sekretaris komite keamanan partai Demokrat Nasional. Dialah yang memprakarsai penangkapan-penangkapan anggota Ikhwan selama ini. Tentu saja orang seperti ini tidak disetujui menjadi presiden.
Penangkapan ini tak akan membuat Ikhwanul Muslimin mundur. Meskipun masih di balik jeruji besi para petinggi Ikhwan masih bertekad kuat untuk mengikuti pencalegan dalam pemilu mendatang. Pemerintah mungkin menduga bahwa penangkapan ini akan mengurangi suara bagi Ikhwanul Muslimin. Namun justru sebaliknya, hal ini tidak berpengaruh sama sekali mengingat pendukung Ikhwanul Muslimin saat ini semakin kuat dan kader-kader dari semua golongan, baik itu pelajar, mahasiswa, guru, pegawai kantoran dan lain sebagainya. Tindakan penangkapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah sebelum digelarnya pesta demokrasi di Mesir. Husni Mubarak menyatakan bahwa, Ikhwanul Muslimin ini sangat berbahaya bagi keamanan Mesir.
Pada tahun 2005 pemerintah mengikutsertakan Ikhwan dalam pemilu yang mana akhirnya Ikhwan memenangkan 34 kursi parlemen, hal ini bisa dicapai karena pemerintah mengizinkan Ikhwan dalam pemilu, dengan asumsi saat itu Ikhwan merupakan oposisi yang lemah yang tidak akan mendatangkan efek buruk bagi pemerintah. Namun pada akhirnya pemerintah dikejutkan oleh gerakan Ikhwan yang melahirkan pendukung yang membludak. Pada akhirnya pemerintah Mesir mulai cemas dan menyadari bahwa Ikhwan tidak boleh diikutsertakan dalam pemilu, karena Ikhwan bisa menarik banyak suara dari publik. Pemerintah mengizinkan pencalonan untuk mengikuti pemilu bagi siapa saja kecuali calon dari Ikhwan. Dengan alasan pemilu tidak menerima partai yang berlandaskan pada agama.
Menurut para analis bahwa aksi penangkapan terhadap para tokoh oposisi tidak menguntungkan sama sekali bagi pemerintah berkuasa. Partai oposisi di mesir, menurut para pengamat politik, tidak cukup kuat untuk menjatuhkan pemerintah berkuasa. Namun, jika dijawab dengan penangkapan, aksi itu justru akan melemahkan penguasa di mata internasional.